Industri outsourcing global kembali menjadi sorotan setelah Amerika Serikat memperkenalkan rancangan undang-undang baru bernama HIRE Act 2025 (Halting International Relocation of Employment Act). Regulasi ini berpotensi mengguncang ekosistem bisnis internasional karena memuat ketentuan pajak 25% atas pembayaran outsourcing ke luar negeri.

Bagi perusahaan yang selama ini bergantung pada jasa outsourcing lintas negara—termasuk sektor teknologi informasi, customer service, dan layanan back-office—HIRE Act berpotensi menimbulkan lonjakan biaya operasional sekaligus mengubah peta persaingan global.

---

Apa Itu HIRE Act 2025?

HIRE Act 2025 adalah rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Senator Bernie Moreno dari AS. Tujuan utamanya adalah mendorong perusahaan di Amerika Serikat untuk kembali mempekerjakan tenaga kerja domestik, bukan mengalihdayakan (outsourcing) ke negara lain.

Terdapat dua poin besar yang menjadi perhatian:

1. Pengenaan Pajak Outsourcing 25%
   Setiap pembayaran perusahaan AS ke pihak asing yang menyediakan jasa atau tenaga kerja untuk konsumen di AS akan dikenakan pajak sebesar 25%.

2. Pembayaran Tidak Bisa Dikurangkan Pajak
   Biaya outsourcing tersebut tidak bisa dijadikan pengurang dalam penghitungan pajak penghasilan perusahaan di AS. Artinya, beban keuangan perusahaan akan semakin berat.
    

Regulasi ini direncanakan berlaku untuk seluruh pembayaran outsourcing setelah 31 Desember 2025.

---

Siapa yang Akan Terdampak?

HIRE Act memiliki cakupan yang sangat luas. Perusahaan AS yang mempekerjakan penyedia jasa dari luar negeri akan langsung terkena dampaknya. Definisi outsourcing payments dalam HIRE Act meliputi:

• Pembayaran untuk tenaga kerja asing

• Fee atau biaya layanan customer service, IT, dan administrasi

• Royalti atau biaya lisensi untuk jasa yang diarahkan ke konsumen AS

• Service charge dan premium untuk tenaga kerja atau jasa internasional
   

Bahkan, jika sebagian layanan ditujukan untuk konsumen di luar AS, pajak tetap dikenakan secara proporsional terhadap bagian layanan yang digunakan konsumen dalam negeri AS.

---

Dana Pajak dan Tujuan HIRE Act

Salah satu poin penting adalah arah penggunaan dana pajak ini. HIRE Act menetapkan bahwa seluruh pemasukan dari pajak outsourcing akan dimasukkan ke dalam Domestic Workforce Fund.

Dana ini nantinya digunakan untuk:

• Program reskilling (pelatihan ulang tenaga kerja domestik)

• Program magang di sektor strategis

• Pengembangan tenaga kerja lokal agar mampu menggantikan peran tenaga kerja asing
   

Dengan kata lain, HIRE Act tidak hanya mengatur pajak, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang Amerika Serikat untuk memperkuat ketahanan tenaga kerja domestik.

---

Dampak Potensial pada Industri Outsourcing Global

Jika HIRE Act benar-benar disahkan, maka konsekuensi terhadap industri outsourcing dunia sangat signifikan. Berikut beberapa potensi dampaknya:

1. Biaya Outsourcing Meningkat Drastis

Perusahaan AS akan menanggung tambahan biaya pajak 25% serta kehilangan manfaat pengurang pajak. Hal ini dapat membuat outsourcing ke negara seperti India, Filipina, hingga Indonesia menjadi jauh lebih mahal.

2. Perubahan Strategi Perusahaan AS

Alih-alih melanjutkan kerja sama dengan penyedia outsourcing internasional, perusahaan AS mungkin akan:

• Mempekerjakan tenaga kerja domestik

• Mengalihkan kontrak ke negara dengan perjanjian khusus

• Merombak model supply chain agar lebih efisien
   

3. Risiko Negosiasi Ulang Kontrak

Banyak kontrak outsourcing yang mungkin harus dinegosiasikan ulang, terutama soal tarif layanan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi penyedia outsourcing global.

4. Pergeseran Ekosistem Industri IT dan Layanan Global

Negara dengan basis outsourcing besar seperti India akan menghadapi tantangan besar. Indonesia sebagai negara dengan potensi outsourcing yang sedang berkembang juga perlu mengantisipasi perubahan ini.

---

Apa Artinya untuk Bisnis Indonesia?

Indonesia saat ini tengah mengembangkan ekosistem outsourcing di berbagai bidang, mulai dari customer service, IT support, hingga digital marketing. Jika HIRE Act diberlakukan, maka ada dua skenario besar:

• Risiko Negatif: Klien AS bisa mengurangi kerja sama karena biaya meningkat.

• Peluang Baru: Perusahaan Indonesia bisa memposisikan diri sebagai mitra strategis dengan menawarkan efisiensi biaya, diversifikasi pasar, atau layanan bernilai tambah.
   

Artinya, perusahaan di Indonesia harus lebih siap bersaing, tidak hanya soal harga, tetapi juga kualitas layanan dan kepatuhan hukum internasional.

---

Kesimpulan

HIRE Act 2025 merupakan sinyal kuat bahwa tren global sedang bergeser: negara-negara besar mulai melindungi tenaga kerja domestik mereka dengan kebijakan pajak yang agresif. Bagi dunia outsourcing, termasuk Indonesia, hal ini bisa menjadi tantangan besar sekaligus peluang baru.

Bagi pelaku bisnis, langkah yang bisa dilakukan mulai sekarang adalah:

• Memantau perkembangan legislasi HIRE Act secara berkala

• Meninjau ulang kontrak outsourcing dengan klien internasional

• Menyusun strategi diversifikasi pasar agar tidak bergantung pada satu negara saja

• Meningkatkan kualitas SDM lokal untuk bersaing secara global
   

Jika HIRE Act disahkan, dunia outsourcing akan menghadapi “babak baru” dalam persaingan global. Pertanyaannya: apakah perusahaan Anda sudah siap menghadapi perubahan ini?

---

Daftar Pustaka

Disadur dari Bernie Moreno, 119TH CONGRESS 1ST SESSION, MCG25976 FSS

Haripriya Suresh dan Urvi Manoj Dugar. (2025, September 25). India's IT sector nervous as US proposes outsourcing tax. Reuters. Disadur dari https://www.reuters.com/world/india/indias-it-sector-nervous-us-proposes-outsourcing-tax-2025-09-11

Phrabat Mishra. (2025, September 9). What is the US Hire Act Bill? Understand Easily Here. Disadur dari https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/us-hire-act-bill-plan-1820002393-1